Menkes Sebut Penghapusan BPJS Kelas Rawat Inap Agar Kesehatan Tak Defisit

dropfast.net – Menteri kesehatan Budi Gunadi Sadikin penghapusan kelas BPJS menjadi kelas rawat inap standar. Dilakukan untuk menjaga arus kas dana jaminan sosial yang dihimpun BPJS kesehatan tetap adaptif.

Program jaminan kesehatan nasional bertujuan agar cakupan layanannya semakin luas. Tujuan lainnya adalah agar kondisi keuangan di BPJS kesehatan tidak mengalami defisit.

Soal kas tersebut, kata Budi Gunadi, kemenkes masih membahas sejumlah potensi pembiayaan yang dapat di optimalkan penggunaannya. Beban pembiayaan kesehatan bagi BPJS untuk kontrol rawat jalan mencapai Rp 8,12 triliun utulisasi 40,9 juta orang pada 2020.

Nantinya program JKN akan dikembangkan berdasarkan kajian kebutuhan dasar kesehatan. Adapun saat ini, pihaknya bersama dewan jaminan sosial nasional masih menyusun KDK yang harus memperhitungkan dan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

Baca Juga

Ia ingin ketika kelas standar atau KRIS itu diterapkan, masyarakat dengan ekonomi rendah dapat mengakses layanan tersebut.

Dengan begitu, dana jamina sosial BPJS kesehatan bisa dialokasikan lebih optimal pada peserta yang membutuhkan. Artinya, pembiayaan BPJS kesehatan itu dapat tersalurkan pada layanan kesehatan premier.

Rincian kebutuhan dasar kesehatan yang akan digunakan sebagai basis dalam menentukan manfaat JKN ke depan. Konsep tersebut sudah dirumuskan dan bertujuan untuk menyelamatkan nyawa, memelihara kesehatan, dan menghilangkan ganguan kesehatan.

Sementara itu, kementrian kesehatan sedang menambah layanan promotif dan prevetif pada kerangka jaminan kesehatan nasional atau JKN untuk 2022-2024.

Layanan itu bakal berisikan 14 skrining penyakit katastropik yang dominan di tengah masyarakat.

Kami berharap bahwa implementasi KRIS JKN sudah dilaksanakan di seluruh RS pada 2024. Tentu monitoring dan evaluasi terpadu secara berkala tetap akan dilaksanakan.

Kemudian di pasal 23 ayat (4) dijelaskan. Bahwa dalam peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka pelayanan di RS diberikan berdasarkan kelas standar.

Pemerintah juga menerbitkan peraturan presiden (perpres) nomor 54 tahun 2020. Tentang perubahan kedua atas perpres 82/2018 tentang jaminan kesehatan kelas standar.

Untuk berlangsung pendanaan jaminan kesehatan, mentri bersama kementrian/lembaga terkait, organisasi profesi, dan asosiasi fasilitas kesehatan melakukan peninjauan.

Manfaat jaminan kesehatan sesuai kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap kelas standar paling lambat bulan desember 2022.

Kesimpulan

Menkes Sebut Penghapusan BPJS Kelas Rawat Inap Agar Kesehatan Tak Defisit. Pemerintah mewajibkan masyarakat memiliki katu BPJS kesehatan unruk meringankan biaya kesehatan. Kami berharap kepada pemerintah agar masyarakan yang belum mendapatkan bantuan kesehatan segera di bantu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.